Tindaklanjuti Arahan Presiden, Penjabat Bupati Purwakarta Lakukan Monitoring Harga Sembako

  • 31 Oktober 2023 14:09
  • Administrator
  • 69 Membaca
Tindaklanjuti Arahan Presiden, Penjabat Bupati Purwakarta Lakukan Monitoring Harga Sembako

Awal pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara. Dalam arahannya, Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar-pasar.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan, hari ini, Selasa 31 Oktober 2023 didampingi Pelaksana Tugas Kepala DKUPP Kabupaten Purwakarta Eka Sugriyana dan sejumlah pejabat lainnya gelar Monitoring Harga Bahan Pokok di Pasar Citeko, Kecamatan Plered.

"Pagi ini saya memang sengaja berkunjung ke pasar, untuk pertama kali ini saya ke Pasar Citeko di Kecamatan Plered. Saya ingin tahu betul kondisi ketersediaan bahan sembako terutama bahan pangan, karena kita mengetahui semua kita dalam kondisi yang betul-betul membutuhkan perhatian dalam hal memastikan ketersediaan bahan pangan seperti beras, cabe, minyak, telur, daging, baik daging sapi atau daging ayam," kata Benni.

Ia juga ingin memastikan beberapa kondisi itu di lapangan. Yang pertama memastikan apakah bahan itu ada atau tidak, bahan pangan itu tersedia atau tidak, stok nya ada atau tidak.

"Dari pengamatan pagi ini beberapa komoditi yang kita pantau itu tersedia, beras cukup tersedia, cabe juga ada tapi tidak banyak. Cabe ini yang menjadi perhatian saya, cabe merah cabe rawit yang merah, ada tapi tidak banyak, ini mungkin yang menyebabkan harganya naik. Kemudian tadi telur ada minyak juga ada baik minyakita ataupun minyak curah itu

ada, kemudian daging juga tadi saya lihat, bawang juga ada, tapi yang menjadi perhatian saya beras sama cabe," beber Benni.

Yang kedua, lanjut Benni, yaitu soal keterjangkauan harga, ia juga memastikan bahwa masyarakat mampu untuk membeli dan mampu untuk mendapatkannya. "Harga beras memang fluktuatif, ada yang beras premium diangka 15 ribu, beras yang mediumnya di 14 ribu, ada yang standar itu ada yang diangka 11 ribu dan 12 ribu. Ketersediaan ada tapi untuk beras yang kualitasnya bagus memang perlu ketersediaan anggaran masyarakat itu untuk mendapatkannya," kata Benni.

Menurutnya, yang mesti dipastikan itu, masyarakat tidak kekurangan beras. Jika ada kenaikan harga misalnya, untuk mengatasi persoalan tersebut juga dipastikan dulu soal ketersediaannya kemudian dapat dibeli oleh masyarakat.

"Dapat dibeli berarti harganya bisa terjangkau. Berbagai upaya yang dilakukan, kita melaksanakan gerakan pasar murah. Saya selama sebulan disini  sudah dua kali kita gelar gerakan pasar murah. Itu kita lakukan di kota ya di kota di Purwakarta karena saya melihat kebutuhan itu banyak diperlukan oleh masyarakat kita yang ada di perkotaan," kata Benni.

Benni juga mengatakan bahwa gerakan pasar murah itu dilakukan untuk intervensi dan menggabungkan resources yang ada dari pusat dan daerah, ada beras yang dibantu oleh Bulog kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah juga menganggarkan atau menyiapkan anggaran dari dana bantuan tidak terduga untuk mengintervensi harga beras tadi agar harganya bisa turun dan masyarakatnya bisa membeli beras.

"Kita tidak ingin persoalan beras ini menjadi persoalan di Purwakarta, jadi untuk itu yang kami lakukan untuk memastikan dua hal tadi, stoknya ada barangnya ada, kemudian masyarakat bisa membeli nya dengan harga yang terjangkau. Kalau tidak terjangkau pasti Pemda akan turun, kami akan turun dan mengintervensi agar masyarakat bisa mendapatkannya," kata Benni.

Sejauh ini, lanjut Benni, berdasarkan data yang ada, harga cabe menjadi concern kita untuk memastikan stoknya harus selalu ada. "Saya tanyakan tadi ke penjual apakah masyarakat membeli, ya masyarakat membeli, dengan harga yang kalau tadi saya tanya harga per kilo rupanya membeli cabe itu tidak harus per kilo, mereka dapat membeli mungkin disebut bisa beli Rp 5 ribu atau Rp 10 ribu sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Benni.

Sementara itu, dikutip dari laman presidenri.go.id diketahui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh kepala daerah di Istana Negara pada hari Senin, 30 Oktober 2023. Dalam arahannya, Presiden mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.

"Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan, kata Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat. "Pemerintah kabupaten dan kota memberikan 5 kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita," ujarnya.

Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super El Nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi. "(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini," ujarnya.

Kemudian dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor, karena investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. "Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan, karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan," imbuh Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga. "Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan, ASN itu netral," tambahnya.

Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. "Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera)," kata Jokowi.

Terakhir, Kepala Negara mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. "Berikan dukungan penuh pada program-program ini," demikian Jokowi. (Diskominfo Purwakarta)

Bagikan

Apakah Anda Memiliki Pertanyaan?

Kami akan membantu Anda dalam 24/7
Hubungi Kami