Konferensi Nasional WGWC dan Upaya Memperkuat Peran dan Agensi Perempuan
- 06 Mei 2024 15:34
- Administrator
- 194 Membaca
![Konferensi Nasional WGWC dan Upaya Memperkuat Peran dan Agensi Perempuan](https://ppid.purwakartakab.go.id/assets/upload/images/berita/34671fb2a3f15b72ab697c0a9be1e1de.jpeg)
Working Group on Women Preventing Countering Violent Extremism (WGWC) telah menjadi rumah bersama dalam memiliki knowledge yang luar biasa. Dalam perjalanannya WGWC dan publik menyadari bahwa bicara perempuan bukan bicara entitas tunggal.
Demikian disampaikan Country Representative AMAN Indonesia-SC WGWC, Dwi Rubiyanti Kholifah pada Konferensi Nasional WGWC di Prime Plaza Hotel, Kota Bukit Indah, Purwakarta, Senin 06 Mei 2024.
Menurutnya, dalam konferensi ini digelar dialog-dialog tentang perkembangan terkini dalam ekstrimisme kekerasan dengan perspektif perempuan, perdamaian dan keamanan. Lalu, ada dialog soal upaya memperkuat peran dan agensi perempuan serta partisipasi yang signifikan dari perempuan dan pemuda dalam mencegah ekstremisme kekerasan.
"Konferensi ini adalah ruang untuk mendatangkan aktor-aktor yang bekerja mencegah dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Mengapa Indonesia penting menyelenggarakan sejumlah konferensi seperti ini? Ya karena untuk melihat berapa besar sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat tentu bersama dengan pemerintah baik nasional maupun daerah untuk pencegahan yang lebih sistematis," ujar Dwi Rubiyanti kepada awak media.
Kata Dwi, untuk membuat sebuah mitigasi yang lebih baik agar aksi-aksi teror di masa depan itu bisa diminimalisir, perspektif gender Indonesia sudah punya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. "Kami mengingatkan lagi bahwa pengarusutamaan gender belum selesai dan tetap harus dijaga khususnya dalam konteks kita melawan ekstremisme kekerasan," ujarnya.
Konferensi ini juga untuk kembali mengingatkan kepada publik bahwa tidak akan bisa mengenali tren terbaru terkait dengan gerakan kelompok-kelompok ekstremis ini tanpa memiliki perspektif gender.
"Karena aktor-aktornya sudah masuk pada perempuan anak-anak dan remaja, bukan hanya itu serasa perempuan Indonesia memiliki sejarah yang sangat baik bagaimana berkontribusi pada negeri ini dan dengan itu maka WGWC perlu mengingatkan untuk melakukan perlawanan dan mau tidak mau harus melibatkan secara lebih luas lagi dan lebih sistematis bagaimana organisasi-organisasi perempuan dan semua elemen atau organisasi di negeri ini bersatu," kata Dwi.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan bahwa di Jawa Barat sudah punya Pergub tentang rencana aksi daerah yaitu Nomor 40 Tahun 2022, tentang rencana aksi daerah untuk penanggulangan kekerasan.
"Kita bisa lihat beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya, kita sedang berupaya tentu di Jawa Barat untuk menggeser ke arah pencegahan preventif dan promosi. Kita juga sudah memiliki beberapa program unggulan untuk mengatasi kekerasan ini termasuk Jabar Cekas, Jabar berani cegah tindakan kekerasan, sampai dengan level dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa," kata Siska.
Pemprov Jabar dp3kb dan sudah berkata-kata dan kita juga ada layanan UPTD PPA dengan sapa 129 yang kita siapa warganya punya Pemprov Jabar.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto menyatakan sangat mendukung kolaborasi dengan WGWC dan juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah menyelenggarakan Konferensi WGWC tahun ini.
"Kalau kita lihat ada temanya tahun ini mengangkat masalah perempuan agensi dan pemberdayaan untuk melawan ekstremisme berbasis kekerasan. Tentunya ini sesuai dengan tujuan dari BNPT, dan kita lihat mengapa Purwakarta menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan konferensi, justru dari Purwakarta ini sudah lahir peraturan Gubernur 14 tahun 2023 tentang rencana aksi daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, jadi kalau kita lihat ini memang sudah menjadi jalur antara pemerintah civil society dan juga dengan pemerintah kabupaten," kata Andhika. (Diskominfo Purwakarta)
Bagikan