Cek Kesiapan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Kunjungi Purwakarta

  • 16 November 2023 11:23
  • Administrator
  • 84 Membaca
Cek Kesiapan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Kunjungi Purwakarta

Dalam rangka mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024, jajaran Komisi II DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Rombongan dari Komisi II DPR RI tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Bupati Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu 15 November 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya melakukan kunjungan ke Purwakarta ini terkait dengan soal persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 yang akan datang. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan kepada awak media.

Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta, "Pertama ada nggak misalnya mereka yang dirugikan mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif Karena untuk kertas suara, karena untuk DPRD kabupaten Purwakarta kan ada 6 dapil bagaimana persiapan dan sebagainya," kata Saan.

Selanjutnya, terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani bahkan untuk Pilkada 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan dan sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ujarnya.

Dan terkait dengan soal persiapan-persiapan Pemilu 14 Februari 2024, sudah berjalan dengan baik tinggal mereka menyiapkan untuk tahapan-tahapan kampanye. Kata dia kunjungan ini selain dilakukan di Kabupaten Purwakarta ada juga yang dilakukan di Kota Medan dan Pekanbaru, Riau. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati Benni Irwan, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," ujar Saan.

Sementara Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta dengan fokus kepada persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta.

"Hadir dalam kunjungan dua wakil ketua dari Komisi II Saan Mustopa dan Yanuar Prihatin yang diikuti oleh kurang lebih 15 anggota Komisi II, beserta sekretariat," kata Benni Irwan.

Sementara pihaknya dari Purwakarta lengkap dihadiri oleh Forkompinda, jajaran pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU baik dari pusat dan Kabupaten Purwakarta. Kata Benni, inti dari pertemuan ini adalah untuk memastikan persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong Pemilu 2024 sesuai tupoksinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam beberapa hal, pertama yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, kedua dukungan personil, ketiga dukungan untuk sosialisasi dan yang keempat dukungan pembiayaan khususnya untuk Pilkada. "Karena untuk Pemilu biaya sepenuhnya di persiapkan atau bersumber dari APBN," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penting  support dari pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini terkait support data. Dimana data yang berasal dari  kependudukan yang dikelola selama ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disupport oleh Dinas Dukcapil yang ada di daerah.

"Kita sudah menyampaikan data kepada teman-teman KPU dan juga Disdukcapil Kemendagri, dan data inilah yang kemudian dimutakhirkan KPU sehingga nanti kita memiliki daftar pemilih tetap. Kita di Purwakarta komitmen untuk melaksanakan Pemilu ini sesuai dengan aturan, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan Pemilu yang berkualitas di Purwakarta," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri pada Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Purwakarta pihaknya sangat mengapresiasi.

Hal itu menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan pemerintah daerah yaitu tentang pencatatan pemilih yang difabel atau yang berada pada tempat-tempat yang khusus seperti yang ada di Lapas berikut yang berada pesantren-pesantren yang ada di SMA berikut madrasah-madrasah mungkin juga pesantren pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta.

"Kami menghargai ini sebagai BKSDN Kementrian Dalam Negeri, ini menjadi salah satu pembina inovasi di Indonesia dan kami akan mencatat ini sebagai inovasi dari Kabupaten Purwakarta," ucapnya.

Sebagai penutup Yusharto memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Purwakarta. "Mudah-mudahan persiapan Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," demikian Yusharto.Cek Kesiapan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Kunjungi Purwakarta

Dalam rangka mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024, jajaran Komisi II DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Rombongan dari Komisi II DPR RI tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Bupati Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu 15 November 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya melakukan kunjungan ke Purwakarta ini terkait dengan soal persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 yang akan datang. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan kepada awak media.

Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta, "Pertama ada nggak misalnya mereka yang dirugikan mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif Karena untuk kertas suara, karena untuk DPRD kabupaten Purwakarta kan ada 6 dapil bagaimana persiapan dan sebagainya," kata Saan.

Selanjutnya, terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani bahkan untuk Pilkada 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan dan sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ujarnya.

Dan terkait dengan soal persiapan-persiapan Pemilu 14 Februari 2024, sudah berjalan dengan baik tinggal mereka menyiapkan untuk tahapan-tahapan kampanye. Kata dia kunjungan ini selain dilakukan di Kabupaten Purwakarta ada juga yang dilakukan di Kota Medan dan Pekanbaru, Riau. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati Benni Irwan, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," ujar Saan.

Sementara Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta dengan fokus kepada persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta.

"Hadir dalam kunjungan dua wakil ketua dari Komisi II Saan Mustopa dan Yanuar Prihatin yang diikuti oleh kurang lebih 15 anggota Komisi II, beserta sekretariat," kata Benni Irwan.

Sementara pihaknya dari Purwakarta lengkap dihadiri oleh Forkompinda, jajaran pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU baik dari pusat dan Kabupaten Purwakarta. Kata Benni, inti dari pertemuan ini adalah untuk memastikan persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong Pemilu 2024 sesuai tupoksinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam beberapa hal, pertama yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, kedua dukungan personil, ketiga dukungan untuk sosialisasi dan yang keempat dukungan pembiayaan khususnya untuk Pilkada. "Karena untuk Pemilu biaya sepenuhnya di persiapkan atau bersumber dari APBN," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penting  support dari pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini terkait support data. Dimana data yang berasal dari  kependudukan yang dikelola selama ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disupport oleh Dinas Dukcapil yang ada di daerah.

"Kita sudah menyampaikan data kepada teman-teman KPU dan juga Disdukcapil Kemendagri, dan data inilah yang kemudian dimutakhirkan KPU sehingga nanti kita memiliki daftar pemilih tetap. Kita di Purwakarta komitmen untuk melaksanakan Pemilu ini sesuai dengan aturan, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan Pemilu yang berkualitas di Purwakarta," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri pada Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Purwakarta pihaknya sangat mengapresiasi.

Hal itu menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan pemerintah daerah yaitu tentang pencatatan pemilih yang difabel atau yang berada pada tempat-tempat yang khusus seperti yang ada di Lapas berikut yang berada pesantren-pesantren yang ada di SMA berikut madrasah-madrasah mungkin juga pesantren pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta.

"Kami menghargai ini sebagai BKSDN Kementrian Dalam Negeri, ini menjadi salah satu pembina inovasi di Indonesia dan kami akan mencatat ini sebagai inovasi dari Kabupaten Purwakarta," ucapnya.

Sebagai penutup Yusharto memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Purwakarta. "Mudah-mudahan persiapan Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," demikian Yusharto. (Diskominfo Purwakarta)

Dalam rangka mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024, jajaran Komisi II DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Rombongan dari Komisi II DPR RI tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Bupati Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu 15 November 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya melakukan kunjungan ke Purwakarta ini terkait dengan soal persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 yang akan datang. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan kepada awak media.

Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta, "Pertama ada nggak misalnya mereka yang dirugikan mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif Karena untuk kertas suara, karena untuk DPRD kabupaten Purwakarta kan ada 6 dapil bagaimana persiapan dan sebagainya," kata Saan.

Selanjutnya, terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani bahkan untuk Pilkada 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan dan sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ujarnya.

Dan terkait dengan soal persiapan-persiapan Pemilu 14 Februari 2024, sudah berjalan dengan baik tinggal mereka menyiapkan untuk tahapan-tahapan kampanye. Kata dia kunjungan ini selain dilakukan di Kabupaten Purwakarta ada juga yang dilakukan di Kota Medan dan Pekanbaru, Riau. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati Benni Irwan, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," ujar Saan.

Sementara Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta dengan fokus kepada persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta.

"Hadir dalam kunjungan dua wakil ketua dari Komisi II Saan Mustopa dan Yanuar Prihatin yang diikuti oleh kurang lebih 15 anggota Komisi II, beserta sekretariat," kata Benni Irwan.

Sementara pihaknya dari Purwakarta lengkap dihadiri oleh Forkompinda, jajaran pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU baik dari pusat dan Kabupaten Purwakarta. Kata Benni, inti dari pertemuan ini adalah untuk memastikan persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong Pemilu 2024 sesuai tupoksinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam beberapa hal, pertama yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, kedua dukungan personil, ketiga dukungan untuk sosialisasi dan yang keempat dukungan pembiayaan khususnya untuk Pilkada. "Karena untuk Pemilu biaya sepenuhnya di persiapkan atau bersumber dari APBN," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penting  support dari pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini terkait support data. Dimana data yang berasal dari  kependudukan yang dikelola selama ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disupport oleh Dinas Dukcapil yang ada di daerah.

"Kita sudah menyampaikan data kepada teman-teman KPU dan juga Disdukcapil Kemendagri, dan data inilah yang kemudian dimutakhirkan KPU sehingga nanti kita memiliki daftar pemilih tetap. Kita di Purwakarta komitmen untuk melaksanakan Pemilu ini sesuai dengan aturan, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan Pemilu yang berkualitas di Purwakarta," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri pada Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Purwakarta pihaknya sangat mengapresiasi.

Hal itu menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan pemerintah daerah yaitu tentang pencatatan pemilih yang difabel atau yang berada pada tempat-tempat yang khusus seperti yang ada di Lapas berikut yang berada pesantren-pesantren yang ada di SMA berikut madrasah-madrasah mungkin juga pesantren pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta.

"Kami menghargai ini sebagai BKSDN Kementrian Dalam Negeri, ini menjadi salah satu pembina inovasi di Indonesia dan kami akan mencatat ini sebagai inovasi dari Kabupaten Purwakarta," ucapnya.

Sebagai penutup Yusharto memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Purwakarta. "Mudah-mudahan persiapan Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," demikian Yusharto.Cek Kesiapan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Kunjungi Purwakarta

Dalam rangka mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024, jajaran Komisi II DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Rombongan dari Komisi II DPR RI tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Bupati Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu 15 November 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya melakukan kunjungan ke Purwakarta ini terkait dengan soal persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 yang akan datang. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan kepada awak media.

Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta, "Pertama ada nggak misalnya mereka yang dirugikan mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif Karena untuk kertas suara, karena untuk DPRD kabupaten Purwakarta kan ada 6 dapil bagaimana persiapan dan sebagainya," kata Saan.

Selanjutnya, terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani bahkan untuk Pilkada 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan dan sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ujarnya.

Dan terkait dengan soal persiapan-persiapan Pemilu 14 Februari 2024, sudah berjalan dengan baik tinggal mereka menyiapkan untuk tahapan-tahapan kampanye. Kata dia kunjungan ini selain dilakukan di Kabupaten Purwakarta ada juga yang dilakukan di Kota Medan dan Pekanbaru, Riau. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati Benni Irwan, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," ujar Saan.

Sementara Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta dengan fokus kepada persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta.

"Hadir dalam kunjungan dua wakil ketua dari Komisi II Saan Mustopa dan Yanuar Prihatin yang diikuti oleh kurang lebih 15 anggota Komisi II, beserta sekretariat," kata Benni Irwan.

Sementara pihaknya dari Purwakarta lengkap dihadiri oleh Forkompinda, jajaran pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU baik dari pusat dan Kabupaten Purwakarta. Kata Benni, inti dari pertemuan ini adalah untuk memastikan persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong Pemilu 2024 sesuai tupoksinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam beberapa hal, pertama yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, kedua dukungan personil, ketiga dukungan untuk sosialisasi dan yang keempat dukungan pembiayaan khususnya untuk Pilkada. "Karena untuk Pemilu biaya sepenuhnya di persiapkan atau bersumber dari APBN," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penting  support dari pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini terkait support data. Dimana data yang berasal dari  kependudukan yang dikelola selama ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disupport oleh Dinas Dukcapil yang ada di daerah.

"Kita sudah menyampaikan data kepada teman-teman KPU dan juga Disdukcapil Kemendagri, dan data inilah yang kemudian dimutakhirkan KPU sehingga nanti kita memiliki daftar pemilih tetap. Kita di Purwakarta komitmen untuk melaksanakan Pemilu ini sesuai dengan aturan, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan Pemilu yang berkualitas di Purwakarta," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri pada Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Purwakarta pihaknya sangat mengapresiasi.

Hal itu menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan pemerintah daerah yaitu tentang pencatatan pemilih yang difabel atau yang berada pada tempat-tempat yang khusus seperti yang ada di Lapas berikut yang berada pesantren-pesantren yang ada di SMA berikut madrasah-madrasah mungkin juga pesantren pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta.

"Kami menghargai ini sebagai BKSDN Kementrian Dalam Negeri, ini menjadi salah satu pembina inovasi di Indonesia dan kami akan mencatat ini sebagai inovasi dari Kabupaten Purwakarta," ucapnya.

Sebagai penutup Yusharto memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Purwakarta. "Mudah-mudahan persiapan Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," demikian Yusharto. (Diskominfo Purwakarta)

Dalam rangka mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024, jajaran Komisi II DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Rombongan dari Komisi II DPR RI tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Bupati Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu 15 November 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya melakukan kunjungan ke Purwakarta ini terkait dengan soal persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 yang akan datang. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan kepada awak media.

Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta, "Pertama ada nggak misalnya mereka yang dirugikan mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif Karena untuk kertas suara, karena untuk DPRD kabupaten Purwakarta kan ada 6 dapil bagaimana persiapan dan sebagainya," kata Saan.

Selanjutnya, terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani bahkan untuk Pilkada 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan dan sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ujarnya.

Dan terkait dengan soal persiapan-persiapan Pemilu 14 Februari 2024, sudah berjalan dengan baik tinggal mereka menyiapkan untuk tahapan-tahapan kampanye. Kata dia kunjungan ini selain dilakukan di Kabupaten Purwakarta ada juga yang dilakukan di Kota Medan dan Pekanbaru, Riau. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati Benni Irwan, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," ujar Saan.

Sementara Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta dengan fokus kepada persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta.

"Hadir dalam kunjungan dua wakil ketua dari Komisi II Saan Mustopa dan Yanuar Prihatin yang diikuti oleh kurang lebih 15 anggota Komisi II, beserta sekretariat," kata Benni Irwan.

Sementara pihaknya dari Purwakarta lengkap dihadiri oleh Forkompinda, jajaran pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU baik dari pusat dan Kabupaten Purwakarta. Kata Benni, inti dari pertemuan ini adalah untuk memastikan persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong Pemilu 2024 sesuai tupoksinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam beberapa hal, pertama yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, kedua dukungan personil, ketiga dukungan untuk sosialisasi dan yang keempat dukungan pembiayaan khususnya untuk Pilkada. "Karena untuk Pemilu biaya sepenuhnya di persiapkan atau bersumber dari APBN," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penting  support dari pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini terkait support data. Dimana data yang berasal dari  kependudukan yang dikelola selama ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disupport oleh Dinas Dukcapil yang ada di daerah.

"Kita sudah menyampaikan data kepada teman-teman KPU dan juga Disdukcapil Kemendagri, dan data inilah yang kemudian dimutakhirkan KPU sehingga nanti kita memiliki daftar pemilih tetap. Kita di Purwakarta komitmen untuk melaksanakan Pemilu ini sesuai dengan aturan, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan Pemilu yang berkualitas di Purwakarta," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri pada Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Purwakarta pihaknya sangat mengapresiasi.

Hal itu menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan pemerintah daerah yaitu tentang pencatatan pemilih yang difabel atau yang berada pada tempat-tempat yang khusus seperti yang ada di Lapas berikut yang berada pesantren-pesantren yang ada di SMA berikut madrasah-madrasah mungkin juga pesantren pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta.

"Kami menghargai ini sebagai BKSDN Kementrian Dalam Negeri, ini menjadi salah satu pembina inovasi di Indonesia dan kami akan mencatat ini sebagai inovasi dari Kabupaten Purwakarta," ucapnya.

Sebagai penutup Yusharto memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Purwakarta. "Mudah-mudahan persiapan Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," demikian Yusharto.Cek Kesiapan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Kunjungi Purwakarta

Dalam rangka mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024, jajaran Komisi II DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Rombongan dari Komisi II DPR RI tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Bupati Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu 15 November 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya melakukan kunjungan ke Purwakarta ini terkait dengan soal persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 yang akan datang. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan kepada awak media.

Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta, "Pertama ada nggak misalnya mereka yang dirugikan mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif Karena untuk kertas suara, karena untuk DPRD kabupaten Purwakarta kan ada 6 dapil bagaimana persiapan dan sebagainya," kata Saan.

Selanjutnya, terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani bahkan untuk Pilkada 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan dan sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ujarnya.

Dan terkait dengan soal persiapan-persiapan Pemilu 14 Februari 2024, sudah berjalan dengan baik tinggal mereka menyiapkan untuk tahapan-tahapan kampanye. Kata dia kunjungan ini selain dilakukan di Kabupaten Purwakarta ada juga yang dilakukan di Kota Medan dan Pekanbaru, Riau. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati Benni Irwan, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," ujar Saan.

Sementara Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta dengan fokus kepada persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta.

"Hadir dalam kunjungan dua wakil ketua dari Komisi II Saan Mustopa dan Yanuar Prihatin yang diikuti oleh kurang lebih 15 anggota Komisi II, beserta sekretariat," kata Benni Irwan.

Sementara pihaknya dari Purwakarta lengkap dihadiri oleh Forkompinda, jajaran pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU baik dari pusat dan Kabupaten Purwakarta. Kata Benni, inti dari pertemuan ini adalah untuk memastikan persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong Pemilu 2024 sesuai tupoksinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam beberapa hal, pertama yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, kedua dukungan personil, ketiga dukungan untuk sosialisasi dan yang keempat dukungan pembiayaan khususnya untuk Pilkada. "Karena untuk Pemilu biaya sepenuhnya di persiapkan atau bersumber dari APBN," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penting  support dari pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini terkait support data. Dimana data yang berasal dari  kependudukan yang dikelola selama ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disupport oleh Dinas Dukcapil yang ada di daerah.

"Kita sudah menyampaikan data kepada teman-teman KPU dan juga Disdukcapil Kemendagri, dan data inilah yang kemudian dimutakhirkan KPU sehingga nanti kita memiliki daftar pemilih tetap. Kita di Purwakarta komitmen untuk melaksanakan Pemilu ini sesuai dengan aturan, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan Pemilu yang berkualitas di Purwakarta," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri pada Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Purwakarta pihaknya sangat mengapresiasi.

Hal itu menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan pemerintah daerah yaitu tentang pencatatan pemilih yang difabel atau yang berada pada tempat-tempat yang khusus seperti yang ada di Lapas berikut yang berada pesantren-pesantren yang ada di SMA berikut madrasah-madrasah mungkin juga pesantren pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta.

"Kami menghargai ini sebagai BKSDN Kementrian Dalam Negeri, ini menjadi salah satu pembina inovasi di Indonesia dan kami akan mencatat ini sebagai inovasi dari Kabupaten Purwakarta," ucapnya.

Sebagai penutup Yusharto memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Purwakarta. "Mudah-mudahan persiapan Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," demikian Yusharto. (Diskominfo Purwakarta)

Dalam rangka mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024, jajaran Komisi II DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Rombongan dari Komisi II DPR RI tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Bupati Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu 15 November 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya melakukan kunjungan ke Purwakarta ini terkait dengan soal persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 yang akan datang. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan kepada awak media.

Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta, "Pertama ada nggak misalnya mereka yang dirugikan mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif Karena untuk kertas suara, karena untuk DPRD kabupaten Purwakarta kan ada 6 dapil bagaimana persiapan dan sebagainya," kata Saan.

Selanjutnya, terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani bahkan untuk Pilkada 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan dan sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ujarnya.

Dan terkait dengan soal persiapan-persiapan Pemilu 14 Februari 2024, sudah berjalan dengan baik tinggal mereka menyiapkan untuk tahapan-tahapan kampanye. Kata dia kunjungan ini selain dilakukan di Kabupaten Purwakarta ada juga yang dilakukan di Kota Medan dan Pekanbaru, Riau. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati Benni Irwan, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," ujar Saan.

Sementara Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta dengan fokus kepada persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta.

"Hadir dalam kunjungan dua wakil ketua dari Komisi II Saan Mustopa dan Yanuar Prihatin yang diikuti oleh kurang lebih 15 anggota Komisi II, beserta sekretariat," kata Benni Irwan.

Sementara pihaknya dari Purwakarta lengkap dihadiri oleh Forkompinda, jajaran pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU baik dari pusat dan Kabupaten Purwakarta. Kata Benni, inti dari pertemuan ini adalah untuk memastikan persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong Pemilu 2024 sesuai tupoksinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam beberapa hal, pertama yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, kedua dukungan personil, ketiga dukungan untuk sosialisasi dan yang keempat dukungan pembiayaan khususnya untuk Pilkada. "Karena untuk Pemilu biaya sepenuhnya di persiapkan atau bersumber dari APBN," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penting  support dari pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini terkait support data. Dimana data yang berasal dari  kependudukan yang dikelola selama ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disupport oleh Dinas Dukcapil yang ada di daerah.

"Kita sudah menyampaikan data kepada teman-teman KPU dan juga Disdukcapil Kemendagri, dan data inilah yang kemudian dimutakhirkan KPU sehingga nanti kita memiliki daftar pemilih tetap. Kita di Purwakarta komitmen untuk melaksanakan Pemilu ini sesuai dengan aturan, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan Pemilu yang berkualitas di Purwakarta," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri pada Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Purwakarta pihaknya sangat mengapresiasi.

Hal itu menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan pemerintah daerah yaitu tentang pencatatan pemilih yang difabel atau yang berada pada tempat-tempat yang khusus seperti yang ada di Lapas berikut yang berada pesantren-pesantren yang ada di SMA berikut madrasah-madrasah mungkin juga pesantren pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta.

"Kami menghargai ini sebagai BKSDN Kementrian Dalam Negeri, ini menjadi salah satu pembina inovasi di Indonesia dan kami akan mencatat ini sebagai inovasi dari Kabupaten Purwakarta," ucapnya.

Sebagai penutup Yusharto memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Purwakarta. "Mudah-mudahan persiapan Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," demikian Yusharto.Cek Kesiapan Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Kunjungi Purwakarta

Dalam rangka mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024, jajaran Komisi II DPR RI gelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta. Rombongan dari Komisi II DPR RI tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Bupati Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu 15 November 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan pihaknya melakukan kunjungan ke Purwakarta ini terkait dengan soal persiapan dan kesiapan untuk Pemilu 2024 yang akan datang. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan kepada awak media.

Pihaknya juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta, "Pertama ada nggak misalnya mereka yang dirugikan mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan soal penyediaan logistik terutama untuk pemilu legislatif Karena untuk kertas suara, karena untuk DPRD kabupaten Purwakarta kan ada 6 dapil bagaimana persiapan dan sebagainya," kata Saan.

Selanjutnya, terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani bahkan untuk Pilkada 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan dan sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ujarnya.

Dan terkait dengan soal persiapan-persiapan Pemilu 14 Februari 2024, sudah berjalan dengan baik tinggal mereka menyiapkan untuk tahapan-tahapan kampanye. Kata dia kunjungan ini selain dilakukan di Kabupaten Purwakarta ada juga yang dilakukan di Kota Medan dan Pekanbaru, Riau. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati Benni Irwan, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," ujar Saan.

Sementara Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan dalam keterangannya mengatakan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dan disepakati Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta dengan fokus kepada persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta.

"Hadir dalam kunjungan dua wakil ketua dari Komisi II Saan Mustopa dan Yanuar Prihatin yang diikuti oleh kurang lebih 15 anggota Komisi II, beserta sekretariat," kata Benni Irwan.

Sementara pihaknya dari Purwakarta lengkap dihadiri oleh Forkompinda, jajaran pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU baik dari pusat dan Kabupaten Purwakarta. Kata Benni, inti dari pertemuan ini adalah untuk memastikan persiapan dan kesiapan kita dalam menyambut atau menyongsong Pemilu 2024 sesuai tupoksinya masing-masing sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam beberapa hal, pertama yang berkenaan dengan sarana dan prasarana, kedua dukungan personil, ketiga dukungan untuk sosialisasi dan yang keempat dukungan pembiayaan khususnya untuk Pilkada. "Karena untuk Pemilu biaya sepenuhnya di persiapkan atau bersumber dari APBN," ucapnya.

Selain itu, hal lain yang juga menjadi penting  support dari pemerintah kepada penyelenggara dalam hal ini terkait support data. Dimana data yang berasal dari  kependudukan yang dikelola selama ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang disupport oleh Dinas Dukcapil yang ada di daerah.

"Kita sudah menyampaikan data kepada teman-teman KPU dan juga Disdukcapil Kemendagri, dan data inilah yang kemudian dimutakhirkan KPU sehingga nanti kita memiliki daftar pemilih tetap. Kita di Purwakarta komitmen untuk melaksanakan Pemilu ini sesuai dengan aturan, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan Pemilu yang berkualitas di Purwakarta," ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negri pada Kementrian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa berkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati Purwakarta pihaknya sangat mengapresiasi.

Hal itu menjadi bagian dari upaya untuk kesiapan pemerintah daerah yaitu tentang pencatatan pemilih yang difabel atau yang berada pada tempat-tempat yang khusus seperti yang ada di Lapas berikut yang berada pesantren-pesantren yang ada di SMA berikut madrasah-madrasah mungkin juga pesantren pesantren yang ada di Kabupaten Purwakarta.

"Kami menghargai ini sebagai BKSDN Kementrian Dalam Negeri, ini menjadi salah satu pembina inovasi di Indonesia dan kami akan mencatat ini sebagai inovasi dari Kabupaten Purwakarta," ucapnya.

Sebagai penutup Yusharto memberikan ucapan selamat kepada Kabupaten Purwakarta. "Mudah-mudahan persiapan Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya," demikian Yusharto. (Diskominfo Purwakarta)

Bagikan

Apakah Anda Memiliki Pertanyaan?

Kami akan membantu Anda dalam 24/7
Hubungi Kami