Purwakarta - Sebuah gelombang solidaritas baru tengah menyapu Bumi Pasundan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, dengan bangga meluncurkan gerakan "Rereongan Sapoe Sarebu" (Poe Ibu), sebuah inisiatif kolektif yang membuktikan bahwa kebaikan tak mengenal nominal.

Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pelajar untuk menyisihkan dana sebesar Rp1.000 setiap hari, secara serentak di seluruh Jawa Barat. Kick-off yang penuh semangat ini dimulai dari Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Purwakarta pada Senin, 6 Oktober 2025, diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga tingkat desa, menandai dimulainya era baru gotong royong.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk partisipasi sukarela yang tulus. "Mulai hari ini kita gerakkan bersama. Dari ASN, pelajar, sampai masyarakat bisa ikut menyumbang seribu rupiah setiap hari. Sumbangan ini sifatnya ikhlas, bukan paksaan," ujar Om Zein kepada awak media, menekankan esensi keikhlasan di balik setiap donasi.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA, program "Rereongan Sapoe Sarebu" secara spesifik diarahkan untuk membantu kebutuhan darurat warga kurang mampu di sektor pendidikan dan kesehatan. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan yang tidak terjangkau oleh program pemerintah yang sudah ada, seperti biaya transportasi atau kebutuhan pendamping bagi pasien yang berobat, serta pembelian seragam sekolah atau kebutuhan esensial lainnya bagi pelajar dari keluarga prasejahtera.

"Meskipun sekolah telah digratiskan dan BPJS telah tersedia, namun biaya operasional seperti ongkos menuju rumah sakit, atau kebutuhan pembelian seragam sekolah, masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Melalui program ini, kendala-kendala tersebut diharapkan dapat teratasi," tambah Om Zein, menyoroti celah yang ingin diisi oleh gerakan ini.

Untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyelewengan, Bapak Bupati menegaskan bahwa setiap desa dan OPD akan membentuk bendahara khusus. Dana yang terkumpul akan dikelola secara terpisah di masing-masing unit tersebut.

Meskipun bukan merupakan dana pemerintah, laporan pemasukan dan pengeluaran program ini akan diaudit secara berkala oleh Inspektorat. Selain itu, posko pengaduan akan dibuka di rumah kepala desa dan di tingkat kabupaten, memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan langsung.

"Ini adalah ikhtiar untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dana gotong royong ini akan dikelola secara transparan dan terbuka. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui pos pengaduan yang telah kami siapkan," jelasnya, menegaskan komitmen terhadap transparansi.

Program "Rereongan Sapoe Sarebu" diharapkan menjadi simbol nyata solidaritas dan kebersamaan masyarakat Jawa Barat. Dengan kontribusi sederhana sebesar Rp1.000 per hari, diharapkan kebutuhan mendesak masyarakat yang belum tercover oleh program pemerintah dapat segera tertangani.

"Gerakan ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Apabila seluruh elemen masyarakat berpartisipasi, nilai yang terkumpul akan sangat signifikan dalam membantu warga yang benar-benar membutuhkan," kata Om Zein, menegaskan potensi besar dari gerakan kolektif ini.

Dengan "Rereongan Sapoe Sarebu", Jawa Barat tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menguatkan pondasi kemanusiaan. Setiap seribu rupiah yang disisihkan adalah investasi pada harapan, sebuah janji bahwa tidak ada warga yang akan tertinggal dalam perjalanan menuju kesejahteraan. Mari bersama-sama menjadi bagian dari gerakan mulia ini, karena dari kebersamaan yang kecil, akan lahir kekuatan yang luar biasa. (Diskominfo Purwakarta)

Foto : Petugas BPBD Purwakarta saat jalani Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu, Senin, 6 Oktober 2025.