Berita

Pemkab Purwakarta Raih Penghargaan Pendataan Keluarga Tingkat Jawa Barat

  Pemerintah Kabupaten Purwakarta meraih penghargaan terbaik ketiga untuk kategori jumlah KK kurang dari 500 ribu pada Apresiasi Pengelolaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Barat. Penghargaan ini diberikan pada acara Saresehan Pendataan Keluarga 2021 dan Pengukuhan TIM Pendamping Keluarga tingkat Provinsi Jawa Barat di Hotel Horison Palma, Pangandaran, pada 23 dan 24 November 2021 lalu," kata Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Yayat Hidayat, Jumat, 26 November 2021. Menurutnya, indikator untuk penilaian tersebut ada lima, diantaranya; pertama, target dan capaian PK21; kedua, pelaksanaan rapat posko dan evaluasi rutin tingkat kabupaten/kota; ketiga, pengamatan dan evaluasi PK21 menggunakan lembar supervisi; keempat, dukungan APBD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan PK21; dan terakhir, rencana pemanfaatan data hasil PK21. "Alhamdulillah dari hasil penilaian tersebut, Purwakarta meraih ketiga terbaik se-Jawa Barat," kata Yayat. Ia juga menjelaskan bahwa data keluarga sangatlah penting dalam perencanaan pembangunan, karenanya setiap lima tahun sekali pemerintah melaksanakan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Purwakarta. "Pada Tahun 2021 ini Pendataan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebagai suatu cara mengukur standar hidup di Purwakarta. IPK merupakan penentu dari ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan pada suatu keluarga," ungkap Yayat. Selain dapat digunakan sebagai tolak ukur dari sebuah keluarga, menurutnya, IPK bisa mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Purwakarta, yang nantinya bisa menjadi indikator pembangunan pemerintah daerah. "IPK ini bisa digunakan untuk membuat diagnosis ditingkat keluarga. Karena indikator dalam IPK bisa digunakan untuk menyusun strategi dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu melihat akar masalah dalam pembangunan keluarga," tuturnya. Ia juga mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak atas hasil yang dicapai oleh Kabupaten Purwakarta. "Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, para Camat, para Kepala Desa, serta seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, terutama para kader dan petugas lapangan KB yang dikoordinir oleh para kepala UPTD Dalduk se-Kabupaten Purwakarta," kata Yayat. Sementara, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta yang telah meraih penghargaan kategori terbaik ke 3 dalam Pengelolaan Pendataan Keluarga tahun 2021. "Penghargaan ini merupakan bagian dari Seserahan Pendataan Keluarga 2021 yang dilaksanakan oleh BKKBN RI. Terima kasih kepada semua tim yang membantu dan melaksanakan pendataan PK21 ini dengan penuh tanggung jawab," demikian Ambu Anne. (Diskominfo Purwakarta)

Read More

Baru Mencapai 65,9 Persen, Pemkab Purwakarta Maksimalkan Serapan APBD Hingga Akhir Tahun

  Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta melansir, di pekan ketiga November ini realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 baru mencapai 65,9 persen dari nilai anggaran daerah yang mencapai Rp 2,5 triliun. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menuturkan, realisasi belanja daerah ini memang bisa juga dikatakan rendah jika dibanding tahun-tahun sebelum pandemi. Menurutnya, ada beberapa kendala dalam proses penyerapan anggaran tersebut. "Kendala yang pertama, itu karena masih banyak kegiatan yang masih berproses lelang. Sehingga, pencairannya baru bisa diproses di akhir tahun," ujar Norman, Kamis 25 November 2021. Dengan kata lain, lanjut Norman, salah satu yang menjadi kendala rendahnya serapan anggaran ini karena proses administrasinya. Sehingga, banyak pekerjaan terutama kegiatan fisik yang baru bisa dilakukan jelang akhir tahun seperti ini. "Kedua, proses PBD perubahan baru berjalan satu bulan. Dengan begitu, masih banyak belanja di setiap SKPD yang belum terproses," kata dia. Norman mengklaim, sebenarnya sejauh ini serapan anggaran di masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga sudah berjalan cukup baik. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada Desember. Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut minimalnya bisa mencapai lebih dari 75 persen hingga akhir tahun nanti. "Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 80 persen. Kalau 100 persen pasti tak mungkin karena pasti ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap," katanya. Norman menambahkan, dalam perumusan APBD 2021 penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat. Norman juga mengungkap jika pandemi Covid-19 ini cukup mengganggu sistem keuangan di setiap pemerintahan daerah. Sehingga, banyak yang berubah dalam sistem keuangan daerah. Memang, kondisi ini tak hanya terjadi di tingkat kabupaten, melainkan juga sama dialami oleh pemerintahan provinsi dan pusat.

Read More

Pemkab Purwakarta Sabet Anugerah Layanan Investasi 2021

Investasi sangat berperan penting sebagai motor penggerak kegiatan perekonomian nasional. Pemerintah,  secara konsisten terus berupaya menjadikan daerah-daerah sebagai  pusat-pusat kegiatan usaha. Saat ini, pemerintah terus berupaya mendorong hilirisasi seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini. Untuk mewujudkan target realisasi investasi pada tahun 2022, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga terus didorong untuk meningkatkan kolaborasi dan kekompakan demi meningkatkan kinerja. Hal diatas, sejak beberapa waktu belakangan ini tentu saja direspon positif oleh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Berbagai upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan daerah yang dipimpin Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika itu akhirnya berbuah manis. Pada Rapat Koordinasi Nasional dengan Tema; Pemerataan Investasi Bagi Indonesia Maju dan Acara Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 yang digelar di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel Pacific Place, SCBD, Jakarta, Rabu 24 November 2021. Bupati Purwakarta berkesempatan menerima Penghargaan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 dengan Kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik Kelima dalam hal layanan investasi. Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 merupakan penghargaan utama dalam kegiatan penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah dan kinerja PPB Kementerian Negara Lembaga Tahun 2021. "Alhamdulillah, diharapkan penghargaan ini dapat menjadi motivasi seluruh pihak dalam hal meningkat investasi pusat maupun daerah agar terwujudnya Indonesia Maju," kata Ambu Anne. Menurutnya, rapat koordinasi nasional ini merupakan acara yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Investasi BKPM dalam rangka mengharmonisasikan kebijakan, menyatukan visi terkait target investasi maupun berbagai kebijakan terbaru yang perlu dipahami oleh seluruh instansi baik di pusat maupun daerah. "Untuk anugerah tahun ini, rangkaian penilaian kinerja telah dilaksanakan pada periode bulan Maret hingga Juli tahun 2021, dengan subjek penilaian sebanyak 17 Kementerian Negara Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. Dan Kabupaten Purwakarta menjadi salahsatu yang mendapatkan anugerah layanan investasi untuk tahun ini. Semoga ini bisa lebih ditingkatkan lagi," ujar Ambu Anne. Diketahui, kegiatan tersebyt dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Para Menteri Indonesia Maju, Para Kepala Daerah Se-Indonesia. Dalam pidatonya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut target investasi sebesar Rp 1.200 triliun yang ditetapkan Presiden Jokowi untuk tahun 2022 mendatang. Menurut Bahlil, penyelenggaraan Rakornas Kementerian Investasi/BKPM 2021 adalah  dalam rangka menerjemahkan arah kebijakan Presiden Jokowi di bidang investasi pada tahun 2022.

Read More

Bangkit Guruku Maju Negeriku, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh

25 November 1945 merupakan momentum bersejarah dimana saat itu para guru di seluruh tanah air yang tergabung dalam puluhan organisasi dengan paham dan golongan yang berbeda, dengan bersemangat dan niat mulia bersepakat melebur menjadi satu wadah organisasi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kini, setelah 76 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan yang bersifat independen, unitaristik, dan non partisan senantiasa terus dijaga, dan melekat dalam dada pengurus, pejuang, aktivis, dan para guru, pendidik, serta tenaga kependidikan. Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada acara Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun Ke-76 PGRI Tingkat Kabupaten Purwakarta, di Prime Plaza Hotel Purwakarta, Kota Bukit Indah, Bungursari, Selasa 23 November 2021. Menurut Ambu Anne, begitu ia biasa disapa, PGRI sebagai rumah besar pendidikan harus terus bergerak, mengabdi, dan memperbarui diri agar senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman yang terus berkembang. "Terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para guru, pendidik, pendidik non-formal, dan tenaga kependidikan dengan menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994. Saya kutip ucapan Bung Karno; Jangan sekali-kali melupakan sejarah! (Jas Merah)," kata Ambu Anne. Ia juga mengatakan, tahun ini merupakan tahun kedua dalam suasana pandemi Covid-19. Penanganan Covid-19 di tanah air saat ini sudah memungkinkan untuk bersekolah di berbagai penjuru tanah air kembali melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas (PTMT). Pembelajaran kembali dapat dilakukan secara luring maupun bauran dengan pembelajaran daring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Menurut Ambu Anne, pemerintah tidak ingin sekolah-sekolah menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan anak didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama. "Diharapkan dengan kembali dibukanya sekolah, dapat menekan angka learning loss dan meminimalisasi terjadinya lost generation pada anak didik kita. Selain itu, proses pembelajaran di masa yang akan datang, serta peran teknologi dan inovasi dalam pendekatan pembelajaran sangat penting dipahami guru. Kerja sama yang efektif dengan orang tua menjadi perlu terus ditingkatkan," ujarnya. Kata dia, pembelajaran penting pasca Covid-19 adalah peran guru tidak dapat digantikan oleh teknologi. Guru adalah suri tauladan, kawan belajar, dan pemberi semangat ulung agar bara api anak didik tetap menyala untuk terus belajar meraih mimpi. Guru juga dituntut menjadi pembelajar sejati, sehingga kehadiran guru tetap relevan sepanjang waktu termasuk ketika memasuki era masyarakat 5.0 ini. "Dalam hal ini, PGRI harus berada di jajaran paling depan dalam inovasi dan pengembangan teknologi pendidikan untuk sebaik-baiknya kepentingan peserta didik dalam pengembangan dirinya. Pengurus dan anggota PGRI di semua tingkatan harus senantiasa bahu membahu merespon perubahan dengan berbagai kegiatan saling belajar dan saling memberi," tuturnya. Ia juga menekankan bahwa PGRI Kabupaten Purwakarta harus terus menjaga kemitraan yang strategis dengan Pemerintah Daerah dan menjadi saluran aspirasi para anggotanya dan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. "Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memprioritaskan pemberian vaksin bagi para guru, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan mahasiswa. Prioritas pemberian vaksin di lingkungan pendidikan ini, merupakan wujud perhatian dan komitmen Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah tentang pentingnya sektor pendidikan," ujarnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berikhtiar dalam membangun pendidikan karakter, berbagai regulasi baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dan regulasi lainnya telah diterbitkan sebagai payung hukum implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. "Saat ini, terdapat lima bunga pendidikan karakter yang terdiri dari Tujuh Poé Atikan Istimewa, pendidikan keagamaan dan pendalaman kitab-kitab, insersi pendidikan anti korupsi, sekolah ramah anak dan tatanen di bale atikan yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang tidak akan memiliki makna dan dampak apapun jika kita tidak bersinergi," kata dia. Dan pada akhirnya, Guru sebagai ujung tombak dan pengarah tombak implementasi kebijakan pendidikan diharapkan adaptif terhadap berbagai perubahan dan mampu mengelola pembelajaran sesuai karakteristik, kondisi dan kebutuahan saat ini dan masa yang akan datang. "Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, saya mengucapkan Selamat HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 kepada para guru di Kabupaten Purwakarta, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru, pendidik, tenaga pendidikan, dan utamanya guru honorer yang selama ini tidak mengenal mengisi kekosongan formasi guru dengan mengajar sepenuh hati di sekolah," ujarnya. Ia juga berharap agar para guru bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, menjadi contoh dalam pendidikan karakter dan jangan mudah meninggalkan ruang kelas. Kualitas pembelajaran adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dipegang teguh para guru, dan memperjuangkan aspirasi para guru selaku anggota adalah komitmen pengurus. "Juga kami mohon agar para pengurus PGRI Kabupaten dan Pengurus Cabang se-Kabupaten Purwakarta untuk bekerja keras mengawal perjuangan dan aspirasi anggota, menjadikan PGRI sebagai rumah belajar dan rumah yang nyaman bagi semua anggotanya. PGRI adalah mitra strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memajukan pendidikan, dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan dengan arif dan bijaksana agar tercapai sinergi yang optimal untuk mencapai pendidikan nasional bermutu untuk Indonesia unggul," kata Ambu Anne. Guru Menjadi Elemen Penting Dalam agenda tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto kembali mengingatkan hal yang berkaitan dengan penguatan komitmen bahwa guru merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional. "Kita semua menyadari bahwa tanpa guru kelas-kelas tidak akan bisa melakukan pembelajaran tanpa pembelajaran anak-anak kita tidak akan menjadi apa-apa," kata Kang Ipung, begitu karib disapa. Pada momentum peringatan HGN ini, pihaknya juga telah memberikan penghargaan kepada para Guru Honorer yang mengabdi lebih dari 20 tahun, 25 tahun, 24 tahun dan 20 tahun. "Dari mulai Guru TK, SD sampai SMP, kita kasih penghargaan kasih reward dan selain itu juga kita nanti akan berupaya memperjuangkan kesejahteraan mereka," kata Doktor Purwanto. Dalam kegiatan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan tersebut nampak hadir Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Penilik/Pengawas Se-Kabupaten Purwakarta, Kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK Se-Kabupaten Purwakarta, Ketua dan Pengurus PGRI Cabang Se-Kabupaten Purwakarta

Read More

Purwakarta Menuju Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Portal tersebut merupakan portal data resmi terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Pemkab Purwakarta menggelar Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purwakarta di Bale Sawala Yudhistira, Senin, 22 November 2021. Dalam agenda tersebut, Pemkab mengundang 29 Kepala OPD, 17 Camat, 192 Kades dan Lurah se Kabupaten Purwakarta, BPS Purwakarta, BPS Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat serta Diskominfo Jawa Barat. Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta, DR. Aep Durohman, S.Pd, M.Pd mengatakan, dalam konteks Kabupaten Purwakarta, Perpres Nomor 39/2019 tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. "Melalui Perbup tersebut, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional," kata Aep. Menurutnya, acara sosialisasi ini merupakan kerjasama tigar pilar penyelenggaraan data Kabupaten Purwakarta yaitu; Bappelitbangda, Diskominfo,  dan BPS. "Sebagai mana kita ketahui bersama, bahwa penyusunan kebijakan pembangunan daerah itu pasti memerlukan berbagai data dan informasi yang detail yang melatarbelakanginya, dengan dasar dan kendala yang dirasakan baik itu kendala berupa kualitas, keterpaduan antar sektor, referensi, akses dan integrasi," kata Kang Aep. Ia juga mengungkapkan, ketidakjelasan unit pengolah data, seringkali muncul dan mengakibatkan terjadi berbagai defiasi antara kondisi riil kebutuhan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan harus diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang ada. "Oleh karena itu, kami di Bappelitbangda, BPS dan Diskominfo dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu yang pertama UU Nomero 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka hari ini dan seterusnya berdasarkan seluruh ketenutuan hukum yang berlaku diatas, kita menyusun peraturan Bupati Purwakarta Nomor 91 Tahun 2020 ini, yaitu tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Purwakarta," papar Aep. Kata Aep, Perbup tersebut bertujuan untuk tersedianya data yang berkualitas dalam pengertian data yang akurat mutakhir terpadu dapat dipertanggungjawabkan mudah diakses, mudah dibagi dan mudah dipakai antar instansi baik instansi pusat maupun instansi daerah sebagai wujud nyata dan implementasi kebijakan suatu data Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data, dalam mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian seluruh proses pembangunan di Kabupaten Purwakarta. "Dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian seluruh proses pembangunan di Kabupaten Purwakarta maka dibentuklah satu forum data Indonesia tingkat kabupaten, yang susunannya sesuai dengan Kepbup," demikian Aep Durohman.

Read More

Artikel Terbaru